Kebijkan dan Peraturan

Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah satuan kerja (Satker) Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara tingkat pertama di lingkungan Peradilan Militer di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara Tertinggi (supreme court). Kepala Pengadilan Militer sebagai pimpinan Pengadilan bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, dan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan militer di Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Kepala Pengadilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan adalah merupakan sumber acuan implementasi keterbukaan informasi dan pelayanan informasi peradilan umum serta pelayanan publik pada Pengadilan Militer I-04 Palembang kepada publik dan pencari keadilan (justiabelen) sebagai pengguna pengadilan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai satuan kerja badan peradilan militer tingkat pertama yang menyelenggarakan pelayanan publik berdasarkan asas-asas pelayanan publik wajib menyusun Standar Pelayanan Publik sebagai pedoman atau acuan bagi segenap aparatur peradilan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam pelaksanaan pelayanan publik dan instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang prima kepada pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya (customer focus) dalam kerangka penguatan akuntabilitas peradilan guna peningkatan kepercayaan publik.

Standar Pelayanan Publik merupakan bagian integral dari Sistem Manajemen Mutu yang berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Militer pada Pengadilan Militer I-04 Palembang guna mewujudkan Kinerja Peradilan Indonesia yang Prima (Indonesia Court Performance Excellent, ICPE).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam konteks organisasi tentang kepemimpinan dan komitmen kebijakan yang bersifat diskresi, maka Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang perlu menetapkan keputusan tentang Standar Pelayanan Publik Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : W1.Mil 04/TAP/20/IV/2018 tanggal 16 April 2018.

Anotasi:

Revisi: Standar Pelayanan Publik khususnya tentang “D. Pelayanan Pengaduan 1. Dasar Hukum pada butir huruf a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan” pada Lampiran halaman 9 direvisi menjadi “D. Pelayanan Pengaduan 1. Dasar Hukum pada butir huruf a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonedsia (PERMA) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.”

Karena, oleh PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, pada Pasal 44 dinyatakan bahwa dua Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu (1) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan, dan (2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/SK/XII/2011 tentang pedoman Penanganan Pengaduan melalui Pesan Singkat (SMS) itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selanjutnya, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonedsia (PERMA) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, yang mengatur tentang penanganan dan pengelolaan pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan (BAWAS) Mahkamah Agung Republik Indonesia tersentralisasi dan terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIWAS MA-RI) guna memenuhi harapan para pemangku kepentingan (stakeholder) dan demi menjaga kerahasiaan (whistleblowing system).

PENETAPAN STANDAR BIAYA PERKARA
SK 026 KMA TAHUN 2012
SK 144KMASKIVIII2007 TTG KETERBUKAAN INFORMASI DIPENGADILAN
SK_KMA_1-144-2011 TTG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DIPENGADILAN