Selasa, Maret 2, 2021

Terbaru:

KETUA MA MENGAMBIL SUMPAH DAN MELANTIK 4 (EMPAT) KETUA PENGADILAN TINGGI DAN 1 (SATU) KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA
PENGANTAR TUGAS KADILMILTAMA
MEMORANDUM OF AGREEMENT
ANTARA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
DENGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
KETUA MAHKAMAH AGUNG MELANTIK 23 PANITERA PENGGANTI PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK PENGADAAN SARANA PELAYANAN PERADILAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS

Anda Memasuki
Wilayah Bebas Korupsi
&
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Selamat Datang
Di Pengadilan Militer I-04 Palembang

Anda Memasuki
Wilayah Bebas Korupsi
&
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

ZONA INTEGRITAS

STOP !!!

PUNGLI,

KORUPSI

KOLUSI,

NEPOTISME

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.
Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi Pada Pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme
Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi Pada Pengadilan adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

Survey Persepsi Korupsi

Pelayanan prima merupakan suatu pelayanan terbaik, melebihi, melampaui, mengungguli pelayanan yang diberikan pihak lain atau daripada pelayanan waktu yang lalu. Secara sederhana, pelayanan prima (excellent service) adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan/masyarakat pengguna Pengadilan Militer I-04 Palembang. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan/masyarakat.

Pelayanan Prima

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau yang lebih dikenal dengan Case Tracking System (CTS) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Selain Melalui SIPP/CTS, Informasi Perkara Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat diakses melalui Portal Informasi Perkara Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Lebih Lanjut

Menelusuri Perkara dengan Mudah (SIPP)

Panitera Muda Hukum

Profil:

Nama : Sapriyanto, S.H.
Pangkat/NRP : Peltu/21960346860974
Jabatan : Plh. Panmud Hukum